Peraturan mengenai Upah Kerja di Indonesia

Peraturan mengenai Upah Kerja di Indonesia adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur Upah bagi Pekerja di Indonesia.

Jika anda adalah pekerja yang memiliki masalah mengenai upah atau gaji atau benefit kerja lainnya dari perusahaan, ada baiknya belajar mengenai aturan dari pemerintah yang jelas dan resmi.

Apa saja aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia untuk mengatur Upah bagi Pekerja di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ?

Nah kita simak bersama aturan-aturan berikut.

Peraturan ini dirilis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bisa diunduh atau di download dari link ke situs resmi Kemenaker sebagaimana berikut :

1. Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Dasar Hukum : Undang-undang No 80 Tahun 1957
Ditetapkan pada : 19 Desember 1957
Diundangkan pada : 31 Desember 1957
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_36.pdf

2. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/kota

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2003

Ditetapkan pada : 20 Januari 2003

Diundangkan pada : 20 Januari 2003
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PPNO5_Tahun_2003.pdf

3. Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Dasar Hukum : Instruksi Presiden No 9 Tahun 2013
Ditetapkan pada : 27 September 2013
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/INPRES_9_2013.PDF

4. Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Dasar Hukum : Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016
Ditetapkan pada : 6 Juni 2016

Diundangkan pada : 6 Juni 2016
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permenaker_No_20_tahun2016.pdf

5. Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans No. Kep-231/men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Dasar Hukum : Peraturan Menteri PER.01/MEN/I/2006
Ditetapkan pada : 20 Januari 2006

Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_116.pdf

6. Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional

Dasar Hukum : Peraturan Menteri PER.03/MEN/I/2005
Ditetapkan pada : 31 Januari 2005
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_130.pdf

7. Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat Memiliki Dan Memelihara Buku Upah

Dasar Hukum : Peraturan Menteri PER-06/MEN/1990
Ditetapkan pada : 5 Desember 1990
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PERMENAKERNO_06MEN_1990.pdf

8. Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur

Dasar Hukum : Keputusan Menteri KEP.102/MEN/VI/2004
Ditetapkan pada : 5 Juni 2004
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_186.pdf

9. Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Dasar Hukum : Keputusan Menteri KEP.231/MEN/2003
Ditetapkan pada : 31 Oktober 2003
Link download aturan (format PDF) : https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_209.pdf



Sumber informasi :

• https://jdih.kemnaker.go.id

Baca artikel lain :

• Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: